Wakil Ketua MPR minta skema ‘power wheeling’ dihapus dari RUU EBT

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah dan DPR untuk menghapus skema roda kekuasaan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) karena skema itu meliberalisasi sektor kelistrikan yang justru bisa merugikan negara.

“Jika klausul tersebut diloloskan, ini sama dengan liberalisasi sektor kelistrikan yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebab listrik merupakan kebutuhan dasar rakyat yang harusnya dikuasai oleh negara,” kata Syarief di Jakarta, Kamis.

Skema roda kekuasaan merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Melalui skema itu, produsen listrik swasta atau produsen listrik independen (IPP) bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.

Selain itu, skema roda kekuasaan juga membuat aset yang semestinya bisa dimaksimalkan oleh negara malah justru harus berbagi dengan swasta. Kondisi tersebut bisa memberatkan PLN sebagai operator.

PLN merupakan perusahaan pelat merah yang selama ini lini bisnis utamanya adalah penjualan listrik dari investasi pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya skema roda kekuasaaninfrastruktur yang dibangun oleh PLN memakai investasi internal maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) malah justru dinikmati oleh swasta.

“PLN juga akan kehilangan pasarnya karena swasta bisa langsung menjual listriknya ke masyarakat,” kata Syarief.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa tantangan PLN saat ini adalah mengatasi kelebihan pasokan atau kelebihan pasokan.

Jika skema roda kekuasaan diterapkan, maka hal itu akan semakin memperlebar kelebihan pasokan. Tak hanya kehilangan pangsa pasar, dampak dari kelebihan pasokan PLN harus membayar ambil atau bayar (TOP) dimana selama ini TOP disubsidi oleh pemerintah.

Syarief menyampaikan bahwa skema roda kekuasaan bisa membuat beban APBN menjadi lebih besar. Di satu sisi, dengan kehilangan pasar, maka pendapatan PLN akan berkurang yang berdampak pada penerimaan negara berupa deviden, setoran pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Meski berhasil diterapkan di negara lain, saya menilai skema itu belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Saya melihat lebih banyak mudaratnya jika kebijakan ini diterapkan di Indonesia,” katanya.

Baca juga: Indef: Skema ‘power wheeling’ bisa ganggu kesehatan keuangan negara

Baca juga: Ekonom UGM: Skema ‘power wheeling’ bentuk liberalisasi kelistrikan

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budi Suyanto
HAK CIPTA © ANTARA 2023

data lengkap keluaran sgp paling lengkap sesungguhnya telah terbukti sejak lama jadi kunci keberhasilan para bettor lawas didalam memenangkan jackpot togel hongkong online tiap-tiap hari. Hal ini sesungguhnya udah tidak mengherankan bagi mereka yang udah mengetahuinya. Karena telah menjadi hal yang alami, Dimana tiap tiap data hongkong tetap ulang berjalan di dalam sementara tertentu. Sehingga tidak mengherankan banyak sekali bettor yang melabeli kumpulan nomer keluaran hongkong pools ini bersama nama information hk master. Karena fungsi utama dari information hk yang tidak cuma sebagai informasi memandang hasil hk paling baru saja. Melainkan terhitung dapat dimanfaatkan lagi untuk memenangkan togel hongkong malam ini.